Senin, 17 Maret 2025
tribatimes.com - Kabupaten Bekasi - Ratusan kontraktor Kabupaten Bekasi mendatangi Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Senin (17/3/2025). Mereka mengungkapkan rasa kesal dan kecewa terhadap tender proyek yang dinilai tidak adil.
Soleman Ketua Umum Organisasi Masyarakat Barisan Anak Bekasi (Ormas Basis) Kabupaten Bekasi mengutarakan kepada awak media mengatakan, kita mewakili Kontraktor orang Bekasi merasa terzolimi " untuk mendapatkan pekerjaan harus punya duit, padahal orang Bekasi bayar pajak akan tetapi tidak dapat kerjaan tersebut, yakni kaya di bidang bangunan Negara, proyeknya tidak ada kontraktor orang Bekasi yang dapat," ujar Soleman di hadapan awak media.
" Jadi mau sampai kapan proyek Pemda Bekasi pejabatnya mau Seperti ini, dari Kepala Dinas itu tender dilaksanakan, tapi di tender pelaksananya ada permainan, disitu kalau orang yang tidak kasih duit tidak dapat proyek," tambahnya
Lebih lanjut, Ketua Umum Ormas Basis Soleman menjelaskan, orang Bekasi yang bayar pajak, orang mana-mana yang dapat proyek dan sekarang pembuktian hasil tender lelang cuman beberapa orang Bekasi yang dapat. Saya orang Bekasi merasa terzolimi. Jadi saya tidak mau setiap tahun seperti ini.
ULP yang tadinya independent, dia punya keputusan tersendiri, kenapa sampai saat ini ULP ditekan oleh Kepala Dinas untuk memenangkan proyek Perusahaan atau CV tertentu. Ini ada apa sebenarnya? orang Bekasi harus jadi penonton!, kita punya kehidupan, punya keluarga, yang butuh makan, kita bukan orang bodoh yang tidak mengerti proyek, hayo kita buktiin kalau memang tender ini dokumennya pada bagus, contohnya dapat no 1 yang di undang no yang di bawahnya, kita harga sudah masuk, jadi mau seperti apa pejabat kaya gini.
Mangkanya kita dan rekan-rekan minta pembuktian, hayo gelar terbuka supaya disini tidak saling kecurigaan dan kenapa?. Saya disini melihat suatu pelanggaran, kenapa saya katakan ini, karna proyek yang di menangkan melalui Pokja atas tekanan Kepala Dinas. Dan ini yang di menangkan yang di undang, ini urusan duit, saya bisa jamin itu dan saya bisa pastikan. Jadi tolonglah di Bekasi, jadi Pejabat yang amanah, ini uang rakyat dari pajak, kenapa proyek di jual belikan oleh pejabat kepada yang punya duit. Ini lah kita orang Bekasi yang tidak terima, sudah bayar pajak hanya jadi penonton dan sampai saat ini kita untuk ketemu Kepala Dinas susah ketemu sampai kerumahnya pun tidak ketemu," tuturnya
Dilokasi yang sama Kepala ULP Iwan Indra Purnama yang didampingi oleh Yogi Herdiansyah saat di konfirmasi Awak media mengatakan, demi kondusifitas, proses tetap jalan terus dan nanti atau besok kita diskusi dulu, tapi kalau aturan PBJ tetap kita kerjakan," ujarnya
" Proses kita pending dulu, karna tender harus sampai ketemu pemenangnya, gak boleh putus di tegah jalan, kecuali kalau ada arahan dari Dinas," tegasnya
" Pelayanan tender lelang disini terbuka pemenangnya seluruh Indonesia bisa di sini, tidak ada bayar-bayaran. Kita disini melalui Evaluasi dan administrasi ,teknis dan terakhir biaya, bisa saja satu dua yang dapat dan paling rendah tidak dapat, karna tidak lulus administrasi dan teknisnya, itulah tahapannya. Dan Pokja punya pembuktian yang diupload apa dan yang di buktikan apa, yang kita undang belum tentu dia yang menang, karna dia akan menyampaikan dekumen yang di elektronik dan kita buktikan benar tidaknya ada dokumen sahnya dan aslinya,"pungkasnya
" Ketika tidak bisa menunjukan aslinya, ia gugur. Jadi pembuktian kualifikasi ini salah satu saringan sebelum menang tender," ujarnya.
Hasilnya akan di buktikan kenapa tidak menang, itu akan tertuang kalah dimana kurang melampirkan apa alasan salahnya tertuang, contoh tidak melampirkan K3, admistrasi dan tidak menyampaikan surat tenaga ahli.
Kita ULP tidak ditekan oleh Kepala Dinas, agar menenangkan Kontraktor. Yang punya anggaran mereka (Dinas) PA yang punya uangnya dan begitu ada mekanisme lain dan begitu kita sudah memutuskan disampaikan kesana di penguna angaran atau PPK bisa di review lagi hasil keputusan. Kita bisa juga di tempel ulang atau di batalkan, kita diskusi itu bukan masalah siapa, tapi kita sudah melakukan proses, nanti kedepannya tidak ada kesalahan pahaman," tuturnya
" Jadi hasil tender lelang tidak ada campur tangan Kepala Dinas" jadi Dinas itu hanya menyampaikan tolong Cariin penyedia dengan syarat-syarat kualifikasi teknis kaya gini. Cuman kadang tidak sepaham, itu karna mungkin penilaian mereka berbeda dengan kita. Dan yang namanya tender itu umum, siapa saja bisa ikuti dan bisa di cek, yang menang ada dari Surabaya, ada dari Aceh," ungkapnya
Kontraktor lokal harus siap, ikutin tender lelang dan harus punya bendera sendiri, jangan pakai bendera orang dan biasanya pemborong lokal minjam-minjam bendera orang dan kalau pakai bendera orang, nantinya yang berhubungan dengan kita direkturnya langsung dan yang kita undang ia direkturnya," tutupnya (Catur Sujatmiko)